Sidang Paripurna DPRD Sulut Terima Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018

0
22

Sidang Paripurna DPRD Sulut Terima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018


Manado,MS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi menerima Ranperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw yang berkesempatan memimpin rapat jalannya di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (8/7/2019).

“Kita telah berpartisipasi dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran yang memberikan proses pembahasan pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulut. Maka kami yang memimpin perundingan dapat membantu menghubungkan ke-6 fraksi yang memberikan pendapatnya menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 melalui dokumen-dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Sulut, “ungkap Angouw.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pada pertemuan paripurna mengatakan bahwa melalui pertemuan ini pertanggungjawaban telah disusun berdasarkan akuntabel, sehingga Ranperda dapat diterima untuk kemudian dapat disempurnakan.

Menariknya, untuk direfleksikan pada tahun 2019 ini, Olly mengutip ada 5 pembahasan yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah mengenai anggaran.

Ada 5 saran yang harus diambil perhatian khusus dalam pengalokasian anggaran ke depan dengan mengedepankan asas pemerataan di 15 kabupaten / kota.

Terkait hal itu, Olly menyampaikan bahwa akan lebih banyak melakukan sinergikan dengan program-program nasional.

“Beberapa daerah yang tidak memiliki program nasional kami meminta pemerintah pusat untuk mengintervensi diminta melakukan percepatan pembangunan di daerah kabupaten / kota,” katanya.

Selanjutnya, poin kedua yang terkait dengan anggota DPRD telah terserap dalam APBD.

“Apa yang menjadi masukan anggota dewan saat berkunjung ke daerah, sudah terealisasi,” tandasnya.

Pada poin tiga, Olly menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara fokus pada pembangunan pertanian, khususnya petani kelapa

“Saat ini pemprov harus melakukan koordinasi dengan pusat, di mana kopra disetujui oleh kebijakan dan peraturan. Hal ini untuk meningkatkan harga pertanian kita. Kita akan mengkoordinasikan membuat hasil pertanian dapat terkoreksi,” tandasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan jembatan dan pekerjaan Manado Outer Ringroad (MOR) dipastikan akan selesai pada 2020.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah Program Peningkatan Anggaran objek wisata yang jadi target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan lokasi-lokasi wisata. (Ads)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here